Tokoh Malang Raya Sepakat Berantas Seks Bebas


Malang- Kondisi remaja saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Pergaulan bebas telah menjadi fenomena yang menjamur di kalangan para remaja. Pacaran dan hamil di luar nikah telah dianggap sebagai hal yang biasa di tengah masyarakat. Keprihatinan inilah yang mendorong Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) DPD II Malang untuk menyelenggarakan acara Diskusi Terbatas Tokoh, dengan tema “Menggagas Solusi Pergaulan Bebas Malang Raya”, pada Ahad (7/12).

Acara yang berlangsung di Rumah Makan Ayam Goreng Pak Maning ini, dihadiri oleh tokoh-tokoh dari aktivis perempuan, birokrat, politisi, praktisi di bidang kesehatan serta praktisi pendidikan. Acara ini ditujukan untuk mengurai akar masalah serta menggagas solusi pergaulan bebas di Malang Raya.

“Kota Malang yang selama ini dikenal sebagai kota pelajar, ternyata juga tidak luput dari banyaknya kasus pergaulan bebas. Maka menjadi penting bagi kita untuk mendiskusikan terkait pergaulan remaja, khususnya di wilayah Malang. Karena kualitas remaja saat ini akan menentukan seberapa baik kualitas generasi yang akan datang,” demikian sambutan yang disampaikan oleh ketua pelaksana acara, Dianawati, S.Pd.

Selanjutnya, diskusi ini dipandu oleh aktivis MHTI, Najmah Millah, S.TP. Diawali dengan penyampaian tentang gambaran pelaksanaan program yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pergaulan bebas. Salah satu peserta, Ariani K., S.TP, M.MPd., mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya kasus seks bebas yang terjadi di negeri ini.

“Betul jika dikatakan bahwa negara kita darurat seks bebas. Karena saat ini seks bebas sudah menjadi gaya hidup,” ujarnya.

Guru salah satu SMK di Malang ini mengakui bahwa dalam lima tahun terakhir ini kasus seks bebas semakin marak. Ia juga menyampaikan beberapa fakta seks bebas remaja yang pernah ditemui di lapang. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan solusi dengan memasukkan penyuluhan tentang seks dalam kurikulum pendidikan. Namun, solusi pemerintah ini dinilai tidak efektif dan justru menimbulkan kerancuan pada pola pikir siswa.

“Konsep pacaran sehat yang dimasukkan pada pelajaran Penjaskes kelas XI justru menjadikan pacaran dianggap sebagai hal yang diperbolehkan,” ungkapnya.

Chusnanik Mufidah, guru BK di salah satu SMP di Batu, juga menyampaikan keluhan dari guru SD yang berlokasi di perkampungan wisata Batu. Ia mengungkapkan bahwa murid-murid SD telah memiliki kecenderungan untuk berpasang-pasangan dan berpegangan tangan, akibat sering melihat aktivitas orang-orang dewasa yang berkunjung di perkampungan wisata tersebut. Guru yang telah mengabdi selama 26 tahun ini juga sangat menyayangkan fakta perubahan tata nilai yang terjadi di tengah masyarakat, misalnya orang tua yang menganggap pacaran sebagai hal yang biasa.

Selain praktisi pendidikan, para peserta yang berlatarbelakang kesehatan juga memberikan pandangannya. Dokter Mika Rahmadiana mengaku sering menerima persalinan dari korban seks bebas. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bersalin Pemkot Malang ini sangat miris dengan kondisi tersebut. Namun, ia sangat menyayangkan dengan solusi yang diberikan pemerintah melalui program kondomisasi. Menurutnya, hal itu justru melanggengkan seks bebas.

“Saya seringkali kesulitan untuk mengarahkan pasien menjauhi seks bebas, karena ternyata pemerintah sendiri memberikan program yang melanggengkan seks bebas,” ungkapnya.

Dr. Yulia S., M.Psi., salah satu dosen Psikologi di UIN Malang mengungkapkan bahwa perilaku seks bebas diantaranya disebabkan karena pemahaman agama yang kurang. Salah satu peserta yang merupakan politisi partai Islam kemudian menyarankan untuk memasukkan nilai-nilai agama pada siswa. Umi Zuhroh, SKL., sebagai salah satu tenaga di Puskesmas juga membenarkan bahwa penyuluhan kespro ke siswa seharusnya juga dikaitkan dengan penguatan dari sisi agama.

“Namun yang sangat disayangkan ketika penyuluhan itu dikaitkan dengan agama justru diremehkan dan dianggap sebagai penceramah,” jelasnya.

Selain itu, Lila, perwakilan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) memberikan masukan untuk mendorong parlemen atau partai-partai politik bergegas membuat perda syariah. Amelia Pramono, S,Psi., dari kalangan psikolog juga menekankan perlunya upaya pembenahan dari seluruh masyarakat, termasuk negara.

Salah satu perwakilan dari PKK Kabupaten Malang, Dra. Titik Djasmiati, mengakui bahwa program-program pemerintah yang telah dilakukan saat ini belum mencapai target. Erna, salah satu guru SMA negeri di Malang, menyarankan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, dan mendorong pemerintah setempat melarang seks bebas dalam bentuk peraturan-peraturan. Menurutnya, langkah pertama penanggulangan pergaulan bebas adalah adanya kebijakan dari pemerintah.

Dokter Nurul Mulayyanda dari Rumah Sakit di Pujon, menyampaikan bahwa upaya pemberantasan seks bebas ini seharusnya tidak hanya diarahkan pada pelaku tetapi seluruh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, dr. Rina dari Dinas Kesehatan Kota Malang juga mengingatkan bahwa upaya pemberantasan ini harus dilakukan dengan tujuan dan visi misi yang sama.

“Cara yang kita lakukan mungkin tidak sama, tetapi yang penting tujuan dan visi misinya sama,” tuturnya.

Dalam diskusi ini juga dipaparkan tentang pandangan MHTI terkait masalah pergaulan bebas. Penjelasan ini disampaikan oleh dr. Iva Wahyuni sebagai perwakilan dari DPD II MHTI Malang. Dalam penjelasannya, Iva memberikan kritik terhadap solusi yang diberikan pemerintah melalui KRR (Genre). Menurutnya, edukasi atau pembinaan sudah tepat, tetapi pemberian informasi saja tidak cukup tanpa upaya memberantas penyebab perilaku beresiko atau menyimpang. Kritik lain atas KKR adalah Islam tidak dijadikan landasan program, sehingga tolak ukur benar salah serta baik buruk tidak dilandaskan pada Islam, tetapi hanya dilandaskan pada nilai yang berkembang di masyarakat. Padahal nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sudah banyak menyimpang. Oleh karena itu, maka MHTI menawarkan solusi untuk menjadikan Islam sebagai landasan program-program pemerintah. Agar hal ini terwujud, dibutuhkan institusi negara yang menerapkan sistem Islam secara total.

“Permasalahan pergaulan bebas bukan permasalahan yang berdiri sendiri. Tetapi ada kaitannya dengan ekonomi, budaya, hingga negara juga mengambil peran. Solusi tuntas harus berangkat dari akar masalah. Akar masalahnya adalah sekulerisme. Maka yang harus dilakukan adalah transformasi yaitu mengubah sistem sekuler-kapitalistik menjadi sistem Islam,” jelasnya.

Solusi yang ditawarkan oleh MHTI adalah dengan menjalankan program kespro berbasis Islam. Program ini dilakukan dengan menjelaskan dalam berbagai komunitas bahwa Islam tidak hanya sekedar agama ritual tetapi mempunyai perangkat aturan yang mampu menyelesaikan problem multidimensi yang sedang melanda bangsa ini jika diterapkan secara total. Sedangkan penerapan total Islam ini membutuhkan institusi negara (khilafah Islam). Sehingga MHTI mendorong kaum Muslimin untuk senantiasa mengoreksi kebijakan pemerintah yang keliru dan membahayakan masyarakat disertai pemberian solusi Islam, serta menyeru kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan (kalangan milier, birokrat, tokoh masyarakat, dan lain-lain) untuk menggunakan kekuatannya dalam upaya penerapan Islam oleh negara.

Penyampaian pandangan MHTI ini diikuti kesepakatan dari seluruh tokoh yang hadir untuk bersama-sama memberantas seks bebas dengan memperbaiki individu, masyarakat, hingga negara, serta mendukung diterapkannya Islam dalam institusi negara khilafah. [LI MHTI Malang]

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s