AEC: Penjajahan Ekonomi Berkedok Pasar Bebas, Selamatkan dengan Khilafah


Sejarah Berdirinya ASEAN dan Latar Belakang Terbentuknya AEC

2014060613004ASEAN (Association of South East Asian Nations) merupakan sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Hingga saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.  Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Persamaan letak geografis. Seluruh negara-negara di Asia Tenggara terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Sehingga berdasarkan letak geografis ini, negara-negara Asia Tenggara adalah satu regional atau satu kesatuan wilayah.
  2. Persamaan dasar kebudayaan. Kawasan Asia Tenggara mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama, karena mereka sebagai pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia.
  3. Persamaan nasib. Negara-negara Asia Tenggara sama-sama dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Hal inilah yang menumbuhkan rasa setia kawan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
  4. Persamaan kepentingan. Negara-negara di Asia Tenggara membutuhkan daerah perairan laut, terutama selat Malaka dan selat Sunda yang merupakan pintu gerbang di sebelah Barat dan menjadi jalan utama bagi lalu lintas serta perdagangan dunia. Di samping itu, adanya kepentingan bersama, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan stabilitas politik kawasan.

ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk:

  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
  2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
  3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
  4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi.
  5. Bekerjasama secara efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka.
  6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
  7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Kerjasama ASEAN semula dititikberatkan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, dalam perkembangannya juga menjalin kerjasama di bidang politik. Kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community (AEC)). Pelaksanaan kerjasama dalam bidang ekonomi ini berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC pada tahun 2015 adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6.

Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasamanya yang ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati juga kerjasama dalam bidang investasi ASEAN Investment Area (AIA).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakati Visi ASEAN 2020, para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan: (1) Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, (2) Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (3) Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. Selanjutnya, pada beberapa KTT berikutnya (KTT ke-6 dan ke-7) para pemimpin ASEAN menyepakati berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang Keamanan Politik (ASEAN Political-Security Community), Ekonomi (ASEAN Economic Community), dan Sosial Budaya (ASEAN Socio-Culture Community), dikenal dengan Bali Concord II.

Pada 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara di luar ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan Cina (ASEAN-Cina FTA) dalam sektor barang. Pada tahun 2005 spirit integrasi ekonomi ASEAN semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (Priority Integration Sector (PIS)) yaitu untuk secara agresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Satu tahun kemudian pada tahun 2006 disepakati ASEAN-Korea FTA (barang). Pada tahun yang sama ditandatangani ASEAN Charter and AEC Blueprint, ASEAN-China FTA (jasa), dan ASEAN-Korea FTA (jasa).

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007, para kepala negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi tahun 2015 adalah dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti India dan China. Selain itu, beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah (1) Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi, (2) Meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.

Untuk pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, ASEAN menyepakati perwujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat empat pilar utama, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas, (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerse, (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam), (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint ditandatangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015. Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam AEC Blueprint.

AEC merupakan langkah yang lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). AEC Blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih meaningful dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (trade ini goods).

ATIGA yang diharapkan mulai berlaku efektif 180 hari setelah penandatanganannya tanggal 27 Februari 2009, bertujuan untuk:

  1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 yang dituangkan dalam AEC Blueprint.
  2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN.
  3. Menurunkan biaya usaha.
  4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi.
  5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di negara-negara ASEAN.
  6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.

Selain arus bebas barang (ATIGA), arus bebas jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa di antara negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS). AFAS merupakan persetujuan di antara negara-negara ASEAN di bidang jasa, yang bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kerjasama di antara negara anggota di bidang jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan serta distribusi jasa dari para pemasok jasa masing-masing negara angota, baik di dalam ASEAN maupun di luar ASEAN.
  2. Menghapuskan secara signifikan hambatan-hambatan perdagangan jasa di antara negara anggota..
  3. Meliberalisasikan perdagangan jasa dengan memperdalam tingkat dan cakupan liberalisasi melebihi liberalisasi jasa dalam GATS dalam mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa.

Liberalisasi jasa pada dasarnya adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar (market access) dan penerapan perlakuan nasional (national treatment) untuk setiap mode of supply di atas. Hambatan yang mempengaruhi akses pasar adalah pembatasan dalam jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam perlakuan nasional dapat berbentuk peraturan yang dianggap diskriminatif untuk persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standarisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan lahan.

Negara-negara ASEAN juga telah sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015. Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik PMA adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN. Oleh karenanya, arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkan penanaman modal asing (PMA) baik dari penanaman modal yang bersumber dari intra-ASEAN maupun dari negara non-ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, pembangunan ekonomi ASEAN akan terus meningkat dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN.

Pembentukan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ditandatangani pada 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. ACIA terdiri atas empat pilar pembaharuan sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint, yaitu:

  1. Perlindungan investasi, bertujuan untuk menyediakan perlindungan kepada semua investor dan investasi yang dicakup dalam perjanjian tersebut.
  2. Fasilitasi dan kerjasama, bertujuan untuk menyediakan peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur investasi yang transparan, konsisten, dan dapat dipredikasi.
  3. Promosi dan awareness, bertujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi.
  4. Liberalisasi, bertujuan untuk mendorong liberalisasi investasi secara progresif.

ASEAN juga telah memutuskan untuk membuat arus modal menjadi lebih bebas. Konteks ‘lebih bebas’ dalam hal ini secara umum dapat diterjemahkan dengan pengurangan atas restriksi (hambatan) dalam arus modal misalnya relaxing on capital control.

Arus modal antar negara merupakan salah satu indikator adanya transaksi perdagangan asset yang dilakukan penduduk antar negara. Liberalisasi arus modal yang dimaksud dalam konteks ASEAN adalah suatu proses menghilangkan peraturan yang bersifat menghambat arus modal dalam berbagai bentuk. Terkait dengan arus modal yang lebih bebas, AEC Blueprint mengelompokkan inisiatif utama bagi negara ASEAN, yaitu:

  1. Memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN
  2. Meningkatkan arus modal di kawasan melalui proses liberalisasi

Apabila AEC terwujud pada tahun 2015, maka dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Mereka dapat keluar masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yang dituju. Pembahasan tenaga kerja dalam AEC Blueprint tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (skilled labour) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour). Walaupun definisi skilled labour tidak terdapat secara jelas pada AEC Blueprint, namun secara umum skilled labour dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi, atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja.

Selain itu, sektor prioritas integrasi (Priority Integration Sectors/ PIS) adalah sektor-sektor yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. Para menteri ekonomi ASEAN dalam Special Informal AEM Meeting pada 12-13 Juli 2003 di Jakarta menyepakati sebanyak 11 sektor yang masuk kategori PIS. Selanjutnya, pada 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, disepakati penambahan sektor logistik, sehingga jumlah PIS menjadi 12 sektor.

Tantangan Indonesia dalam Menghadapi AEC

Setiap negara berkembang pasti mengidam-idamkan untuk bisa digelari sebagai negara maju. Begitu juga Indonesia. Maka dengan turut terlibatnya dalam program AEC 2015, pemerintah berharap bahwa Indonesia akan mampu diperhitungkan di tingkat dunia. Namun, benarkah AEC 2015 mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara maju, ataukah justru menjadi jebakan bagi Indonesia?

Prof Ir Budi Santosa MSc Ph D, Ketua Jurusan Teknik Industri dari Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam Faculty Fair and Seminar Asean Economic Community 2015 (10/08), menyampaikan bahwa Indonesia paling tidak siap menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Menurutnya, dengan 250 juta jumlah penduduk Indonesia, merupakan peluang pasar yang besar bagi para pengusaha lokal. Namun demikian, jika para pengusaha tidak siap bersaing, maka dengan diberlakukannya AEC 2015, peluang tersebut akan diambil oleh pengusaha asing, dari negara-negara anggota ASEAN.

Duta Besar Eddy Hariyadhi, salah satu perwakilan dari Kemenlu RI, mengakui bahwa saat ini Indonesia masih harus banyak melakukan pembenahan. Terutama infrastruktur, peningkatan mutu serta kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas produk dalam negeri serta berbagai hal lainnya secara menyeluruh. 

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Tantangan yang diperkirakan lebih serius adalah perdagangan bebas ASEAN dengan China. Hingga tahun 2007, nilai perdagangan Indonesia dengan China masih mengalami surplus, akan tetapi pada tahun 2008 Indonesia mengalami defisit sebesar ± US$ 3600 juta. Apabila kondisi daya saing Indonesia tidak segera diperbaiki, nilai defisit perdagangan dengan China akan semakin meningkat. Akhir-akhir ini para pelaku usaha khususnya yang bergerak di sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik, menyampaikan kekhawatirannya dengan masuknya produk-produk sejenis dari China dengan harga yang relatif lebih murah dari produksi dalam negeri. (Media Indonesia, 26 November 2009)

Dalam hal produk barang, Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk ekspornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari negara-negara ASEAN lainnya. Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia juga harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal.

Integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam negeri. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Untuk mencapai AEC 2015 dengan sukses, diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara untuk memutuskan melepaskan sebagian kedaulatan negaranya.

Kerugian lainnya adalah seperti kemungkinan hilangnya peluang kerja di suatu negara serta kemungkinan menjadi pasar bagi negara ASEAN lainnya yang lebih mampu bersaing. Bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang berarti maka Indonesia akan menjadi negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya. Rendahnya peringkat Indonesia dalam pelaksanaan usaha di tahun 2010, yaitu 122 dari 185 negara, sementara peringkat negara ASEAN lainnya seperti Thailand (12), Malaysia (23), Vietnam (93), dan Brunei (96) berada jauh di atas Indonesia. Hal ini merupakan potensi kehilangan bagi Indonesia karena investor akan lebih memilih negara-negara tersebut sebagai tujuan investasinya.

Pandangan Islam Terhadap Aktivitas Perdagangan Luar Negeri

Di negara Barat yang menganut kapitalisme, yakni menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional (national income) sebagai asas sistem ekonominya, membiarkan orang-orang kaya memperoleh kekayaan sebanyak mungkin yang mereka mampu. Maka fenomena yang tampak di sana adalah dominasi monopoli kapitalis, para konsumen diperbudak dan dijadikan mangsa oleh kalangan produsen, khususnya perusahaan besar, seperti perusahaan minyak, mobil, industri berat dan sebagainya. Mereka mendominasi mayoritas konsumen, menguasainya, dan memaksakan harga tertentu terhadap komoditi yang diperlukan para konsumen.

Para penganut kapitalisme dan sosialisme menjadikan komoditi sebagai asas dalam mengkaji perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, mereka melakukan kajian perdagangan berdasarkan pada asal komoditi, bukan pada pemilik komoditi. Hubungan perdagangan antar negara dibangun berdasarkan asal komoditi, yakni menjadikan komoditi sebagai asas transaksi perdagangan untuk perdagangan luar negeri. Jika komoditi yang dijadikan asas, maka bea cukai dibayar menurut asal komoditi, bukan pedagangnya. Misalnya, ada salah seorang dari rakyat Indonesia yang membawa komoditi yang berasal dari negara yang diharuskan membayar pajak atas komoditinya, maka pedagang tersebut harus membayar bea cukai. Sedangkan ketika ada orang asing yang membawa komoditi dari negara yang bebas bea cukai, maka pedagang asing tersebut tidak perlu membayar bea cukai. Dengan kebijakan seperti ini, maka akan merugikan negara dan membebani rakyat dengan pajak yang berlebihan. Sebab keuntungan komoditi itu adalah untuk pedagang. Jika warga negaranya dibebani bea cukai sedangkan yang bukan warga negara dibebaskan, maka keuntungan akan diraih pedagang yang bukan warga negara tersebut.

Islam menjadikan pedagang sebagai asas dalam perdagangan luar negeri, bukan komoditi. Status hukum komoditi mengikuti status hukum pedagang. Sebab perdagangan merupakan aktivitas jual beli sehingga diterapkan hukum jual beli. Hukum jual beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya, yaitu hukum terhadap penjual dan pembeli, bukan hukum terhadap harta yang dijual atau yang akan dibeli.

Syara’ memecahkan persoalan perdagangan luar negeri dengan mempertimbangkan pemilik barang (pedagang), tanpa memandang jenis yang diperdagangkan. Maka tidak boleh dalam memecahkan persoalan perdagangan luar negeri dengan pertimbangan barang tanpa memandang dari pedagangnya, kemudian menjadikan hukum-hukum perdagangan luar negeri sebagai hukum-hukum untuk komoditi tanpa memandang dari pemiliknya.

Adapun status hukum komoditi itu bergantung pada pedagangnya, karena pada perdagangan luar negeri diterapkan hukum-hukum darul harbi dan darul Islam. Sehubungan dengan hukum darul Islam, maka Islam menganggap seseorang sebagai rakyat suatu negara berdasarkan kewarganegaraannya, bukan agamanya. Siapa saja yang memiliki kewarganegaraan negara Islam, maka termasuk warga negara Islam, baik Islam maupun non-Islam. Ia mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan syara’.

Sedangkan darul harbi adalah setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan negara Islam, baik Islam maupun non-Islam. Secara hukum, ia diperlakukan sebagaimana kafir harbi, hanya saja bagi yang beragama Islam tidak dihalalkan darah dan hartanya (diganggu). Sedangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan harta dan hukum lainnya, maka ia diperlakukan sama seperti non-Islam. Ia tidak boleh memasuki negara Islam kecuali mendapatkan ijin.

Orang-orang yang termasuk warga negara darul Islam diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan di luar negeri, sama seperti hak mereka untuk melakukan aktivitas perdagangan di dalam negeri. Mereka berhak mengimpor komoditi yang diinginkan dari negara manapun yang mereka mau, dan berhak mengekspor komoditi apapun yang mereka mau ke negara manapun yang mereka suka, tanpa ada sedikitpun ikatan atau persyaratan. Hanya saja jika ada komoditi tertentu yang apabila diimpor atau diekspor akan berdampak negatif (buruk, bahaya) maka komoditi tersebut akan dilarang. Tetapi aktivitas ekspor-impor semua komoditi tetap mubah, sebab yang dilarang hanya komoditi tertentu saja.

Dengan demikian, pelaku bisnis kafir harbi tidak diperbolehkan memasukkan komoditinya ke darul Islam, kecuali setelah mendapatkan ijin dari negara Islam. Perdagangan luar negeri dilarang dilakukan dengan orang-orang kafir harbi secara de facto (kafir harbi fi’lan). Dibolehkan bagi orang-orang yang secara de jure adalah kafir harbi (kafir harbi hukman) melakukan perdagangan luar negeri, tetapi dengan menggunakan ijin khusus (visa). Dalam perdagangan luar negeri dengan orang-orang kafir mu’ahid, mereka diperlakukan sesuai isi perjanjian dengan negara mereka. Perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh warga negara Islam dibolehkan secara mutlak.

Untuk bea cukai, tidak diambil dari warga negara Islam atas komoditi apa saja, baik ekspor maupun impor. Sedangkan terhadap selain warga daulah Islam, yakni pedagang-pedagang asing, maka tetap dikenakan bea cukai atas mereka. Hanya saja, memungut bea cukai dari orang asing hukumnya mubah, tidak wajib. Negara boleh membebaskan mereka dari berbagai pungutan (pajak) atau dari pajak atas komoditi tertentu. Itu semua dilakukan menurut ada tidaknya kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Prinsip perdagangan luar negeri Islam tidak sama dengan perdagangan bebas. Sebab perdagangan bebas mengharuskan aktivitas perdagangan antar negara terjadi tanpa adanya ikatan (syarat) apapun. Tanpa menentukan tarif bea cukai dan tanpa ada penghalang bagi impor komoditi. Artinya, meniadakan sama sekali pengawasan negara terhadap perdagangan luar negeri. Dalam Islam, negara membuat syarat-syarat atas perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara lain sesuai kemaslahatan yang diperoleh kaum muslimin.

PENUTUP

Melalui program ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia justru menjadi negara inferior di hadapan negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan ketidaksiapan Indonesia dalam berbagai aspek untuk menghadapi AEC. Selain itu, konsep ekonomi yang diusung dalam AEC sangat sarat dengan liberalisme, dengan persaingan usaha ekonomi liberal, di mana yang unggul maju dan yang lemah mati. Bergabungnya Indonesia dalam AEC hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi negara-negara ASEAN yang maju, seperti Thailand, Singapura, Malaysia.

Indonesia seharusnya tidak hanya memikirkan bagaimana mewujudkan kesiapan dalam menghadapi AEC, karena telah jelas bahwa AEC sesungguhnya hanyalah alat penjajahan Barat untuk menguasai negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dan sampai kapanpun ekonomi liberal yang diusung oleh Barat ini akan tetap didesain untuk menguntungkan para kapital (negara-negara maju). Maka, seharusnya Indonesia lebih memperhatikan bagaimana mewujudkan tatanan ekonomi negara yang kuat dan berdaulat, sehingga tidak selalu bergantung pada asing.

Untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang kuat tersebut, Indonesia nampaknya perlu belajar dari sistem syariah. Apalagi kekuatannya sudah terbukti dalam sejarah peradaban selama ribuan tahun. Identitas politik yang jelas, sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi. Semua tidak lain adalah untuk mencapai tujuan agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai menyeluruh bagi warga negaranya, muslim maupun non-muslim.

Wallahua’lam bish showab.

*) Disampaikan dalam forum Halqah Syahriyah, 29 Agustus 2014

 

REFERENSI:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s