Intelektual Malang Raya Serukan Khilafah, Tinggalkan Demokrasi


Malang− Puluhan dosen dan mahasiswi Pascasarjana dari kampus se-Malang Raya, menghadiri acara Round Table Discussion Intelektual Muslimah Malang Raya, pada Ahad (23/3). Acara ini diselenggarakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Malang Raya, dengan mengangkat tema “Saatnya Intelektual Bersuara: Tinggalkan Demokrasi, Tegakkan Khilafah untuk Indonesia Lebih Baik”. Acara yang bertempat di RM Ringin Asri Malang ini, merupakan rangkaian dari agenda kampanye seruan politik yang ditujukan bagi kaum intelektual.

Acara ini diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Lajnah Khusus Intelektual (LKI) DPD II Malang Raya, Ella Saparianti, S.TP., M.P. Dalam sambutannya, dosen Universitas Brawijaya ini memaparkan tentang peran intelektual untuk perubahan yang lebih baik. Pemandu acara, Diana Nur Sholihah, M.Pdi., yang merupakan staf pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi umat Islam saat ini, di mana kaum muslimin yang telah diberikan gelar oleh Allah sebagai khoiru ummah (umat terbaik), justru banyak mengalami keterpurukan.

Banyaknya permasalahan yang menimpa umat Islam ini tentu membutuhkan sebuah solusi yang mengantarkan pada jalan perubahan. Hal inilah yang dibahas oleh Nida Sa’adah, SE., Ak., MEI., perwakilan dari DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam materi yang berjudul “Seruan Perubahan untuk Indonesia Lebih Baik”, Nida menjelaskan sejarah dari sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini, serta kesalahan mendasar yang melekat pada demokrasi.

“Realita di dalam demokrasi itu manusia menjadi pembuat hukum dan aturan,” ujarnya.

Nida juga memaparkan fakta-fakta akibat diterapkannya demokrasi, antara lain semakin banyaknya perusahaan asing yang mendominasi negeri ini, meningkatnya perilaku dekadensi moral, dan sebagainya. Menurutnya, kesalahannya bukan hanya pada sosok pemimpin, tetapi melekat pada format demokrasi yang memang sudah cacat sejak lahir. Ia juga menawarkan konsep khilafah sebagai alternatif solusi atas permasalahan kompleks yang diakibatkan oleh demokrasi.

“Kas negara khilafah pada masa Harun ar-Rasyid bisa mencapai surplus 900 juta dinar emas (Rp 1912,5 triliun). Ini tentu sangat kontras dengan kondisi Indonesia yang menganut demokrasi. Meskipun memiliki cadangan emas terbesar di dunia, tetapi ternyata yang menguasai adalah asing, sehingga keuntungannya pun diambil oleh asing. Rupanya demokrasi telah berubah menjadi dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan,” tuturnya.

Nida juga menggambarkan secara gamblang tentang kesejahteraan yang didapatkan rakyat ketika hidup di dalam sistem khilafah. Seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khaththab, guru diberikan gaji sebesar 15 dinar setiap bulan (Rp 31.875.000). Bahkan, diakui oleh Bloom dan Blair dalam bukunya A Thousand Years of Faith and Power bahwa di negeri-negeri Islam tidak hanya umat Islam, tetapi juga Kristen dan Yahudi yang bisa menikmati kehidupan yang baik.

“Prinsip khilafah adalah kedaulatan di tangan Allah SWT., dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Sedangkan dalam demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Inilah kesalahan terbesar demokrasi, yaitu menjadikan manusia sebagai pembuat hukum dan tidak mau berhukum dengan aturan dari Allah,” jelasnya.

Selain konsep khilafah, Nida juga menjelaskan tentang posisi wanita dalam khilafah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Kesamaan itu meliputi beberapa hal, di antaranya hak dan kewajiban bai’at, hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat, kewajiban amar makruf nahi munkar, serta kewajiban menasehati dan mengoreksi penguasa.

Pemaparan materi ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa peserta terlihat sangat antusias untuk menyampaikan tanggapannya. Di antaranya adalah Maimunah Lahabi, S.P., M.P., mahasiswi Pascasarjana S3 Universitas Brawijaya. Ia mengungkapkan keresahannya ketika berada di tempatnya mengajar di salah satu perguruan tinggi di Ambon, yang mayoritas adalah non-muslim. Kondisi ini sering membuatnya kesulitan untuk menyampaikan Islam. Ia pun meminta saran bagaimana agar ia bisa memperjuangkan khilafah di tengah lingkungan kampusnya yang mayoritas non-muslim tersebut.

Pertanyaan lainnya disampaikan oleh dosen Universitas Negeri Malang, Desti Nur Aini, S.S., M.Pd., yang menanyakan tentang kepemimpinan wanita dalam Islam. Selain itu, dosen Universitas Brawijaya, Izmi Yulianah, S.P., M.P., turut mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di mana masih banyak masyarakat yang menganggap sistem demokrasi adalah sistem yang benar dan tidak perlu diganti.Ia pun berharap mampu mengubah persepsi masyarakat yang salah ini.

Diani Fatmawati, M.Pd., dosen Universitas Muhammadiyah Malang, juga menanyakan tentang langkah yang harus ditempuh oleh para intelektual (yang tidak banyak bersinggungan dengan pemerintah) dalam aktivitas penegakkan khilafah. Pemateri kemudian menjelaskan tentang langkah-langkah tersebut, di antaranya aktif dalam mengkaji Islam untuk memperbaiki kualitas diri serta menyiapkan alur yang baik ketika menyerukan Islam kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam suatu komunitas Islam yang didalamnya memiliki visi dan misi yang sama untuk menerapkan Islam secara sempurna dalam bingkai khilafah.

Selain itu, mahasiswi Pascasarjana S2 Universitas Brawijaya, Masirah, S.Pi., juga menanyakan tentang metode (cara) untuk mengubah sistem demokrasi menjadi sistem khilafah. Hal itu dijawab oleh pemateri bahwa metode untuk menegakkan khilafah dapat dilakukan antara lain melaluiaktivitas tatsqif jama’iy, tatsqif murakkazah, sira’ul fikri, kifahus siyasi, tabbani masholih, dan thalabun nusrah.

Saat ini, dukungan terhadap penegakkan khilafah semakin meningkat. Dari data yang diperoleh, setidaknya ada 72 persen masyarakat Indonesia yang sepakat diterapkan syariah di tengah kehidupan. Untuk benar-benar mampu mewujudkan khilafah tersebut, maka dibutuhkan upaya sungguh-sungguh dari umat Islam untuk memperjuangkannya.

“Namun, perubahan melalui jalan demokrasi dapat dipastikan tidak akan pernah berhasil untuk menegakkan khilafah. Sudah seharusnya kita merujuk pada metode perjuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.,” jelas pemateri.

Pada akhir acara Round Table Discussion ini, seluruh intelektual yang hadir bersepakat untuk menyatakan bahwa: demokrasi rusak dan merusak, demokrasi harus ditinggalkan, demokrasi harus diganti dengan khilafah, dan kaum intelektual harus turut memperjuangkan tegaknya khilafah. [riz]

C360_2014-03-23-14-12-34-449

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s