Peran Strategis Media Massa dalam Pembentukan Opini Umum


Oleh: Rizki Amelia Kurniadewi

baca-koran1-490x326Dalam era globalisasi saat ini, media massa tentu bukanlah suatu instrumen yang asing di tengah masyarakat. Setiap detik, miliaran umat manusia tidak bisa lepas dari interaksi dengan media massa. Ia seakan menjadi candu bagi para penikmatnya. Begitu mudahnya media mempengaruhi tingkah laku manusia. Kekuatan inilah yang menjadikan media massa sebagai saluran yang dimanfaatkan untuk mengendalikan arah dan memberikan dorongan terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan tujuannya, media massa dapat dibagi menjadi dua, yaitu government oriented dan profit oriented. Media massa pemerintah lebih sering dijadikan corong penguasa pada masa Orde Baru. Sedangkan pengaruh media massa komersial merupakan tonggak penting dalam sejarah komunikasi, karena lebih menegaskan perannya dalam pelayanan masyarakat dan bukan sebagai terompet penguasa.

Suatu media dapat dikategorikan sebagai media massa komersial berdasarkan atas dua alasan, yaitu (1) sistem kerjanya sebagai badan usaha pencari keuntungan diwarnai oleh sikap monopolistis, dan (2) ketergantungan yang sangat besar pada pemasukan yang bersumber dari iklan. Tujuan komersial ini secara tidak langsung dapat berpengaruh besar terhadap isi media massa yang lebih mengutamakan dunia usaha, konsumerisme, serta persaingan bebas.

Media bukanlah ranah netral yang menyamakan berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok. Media justru menjadi subjek yang mengonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas. Wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tetapi mengonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. Berita adalah konstruksi sosial yang melibatkan berbagai relasi kepentingan yang berlangsung dalam ruang pemberitaan.

Dalam memproduksi informasinya, media memiliki perbedaan. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Diantaranya ada lima faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi:

1. Faktor Individual, berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Faktor ini meliputi jenis kelamin, umur, dan agama. Menurut pendekatan individual, aspek personalitas dari wartawan dapat mempengaruhi pemberitaan.

2. Faktor rutinitas media (media routine), berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Faktor ini meliputi bagaimana pendelegasian tugas, melalui proses dan tangan siapa saja sebuah tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editor, dan sebagainya. Rutinitas media berisi mekanisme bagaimana berita diproduksi, sehingga mempengaruhi bagaimana wujud akhir sebuah berita.

3. Faktor organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya ia hanyalah sebagian kecil dari organisasi media itu sendiri. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target sendiri-sendiri sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut.

4. Faktor ekstramedia, berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media, yaitu:

a) Sumber berita, yang dipandang bukanlah sebagai pihak netral yang memberikan informasi apa adanya. Sumber berita juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan alasan: memenangkan opini publik, memberi citra tertentu pada khalayak, dan seterusnya. Kepentingan sumber berita ini sering tidak disadari oleh media, sehingga secara tidak sadar media telah menjadi corong dari sumber berita untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh sumber berita tersebut.

b) Sumber penghasilan, bisa berupa iklan, pelanggan atau pembeli media. Untuk bertahan hidup kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Pihak pengiklan mempunyai strategi untuk memaksakan versinya pada media. Demikian pula pelanggan juga ikut mewarnai pemberitaan media. Maka tidak heran jika tema tertentu yang menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, akan terus-menerus diliput oleh media.

c) Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Dalam negara otoriter, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita yang disajikan. Sedangkan dalam negara yang demokratis dan menganut liberalisme, tidak ada campur tangan dari negara. Namun justru pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis.

5. Faktor ideologi, yaitu kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Faktor ideologi ini bersifat abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas.

Dari unsur-unsur “hierarchy of influence” tersebut di atas, menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi media dalam penyampaian berita, sehingga realitas yang dikemukakan oleh media tidak selalu objektif. Wartawan akan memilih apa-apa yang akan dimasukkan dalam berita dan apa-apa yang tidak. Apapun pilihan wartawan, hasilnya akan membentuk cara khalayak memandang realitas. Pembingkaian berita merupakan pemilihan aspek dari realitas untuk ditekankan dalam pesan media, dan karenanya akan mempengaruhi atau membentuk cara khalayak dalam membentuk realitas.

Media Massa dalam Cengkeraman Kapitalisme

Dalam mengonstruksi realitas, ada dua peran yang dimainkan oleh media. Pertama, media adalah sumber dari kekuasaan hegemonik, di mana kesadaran khalayak dikuasai. Kedua, media juga dapat menjadi sumber legitimasi, di mana melalui media orang-orang yang berkuasa dapat memupuk kekuasaannya agar tampak absah dan benar. Proses ini melibatkan usaha pemaknaan yang terus-menerus yang diantaranya dilakukan melalui pemberitaan, sehingga khalayak tanpa sadar terbentuk kesadarannya tanpa paksa. Ideologi dan kepentingan pemilik modal turut menentukan praktik jurnalistik di ruang redaksi. Maka, hubungan politik ekonomi media juga akan mempengaruhi berita yang disajikan.

Dalam pendekatan politik ekonomi, akan diketahui kekuatan kelas kapitalis yang menguasai pencitraan media massa. Kelompok pemilik media menyuguhkan pilihan informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar publik semakin mudah menangkap pesan media dan ikut dalam arus wacana yang disampaikan media massa. Media massa mampu merepresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya, di tingkat lokal maupun global. Media juga menjadi medium pengiklanan utama yang secara signifikan mampu meningkatkan penjualan produk barang dan jasa. Media massa mampu menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi.

Beragam kemampuan inilah yang mendorong para pemilik modal (kapitalis) untuk menguasai media massa karena menjanjikan ladang baru bagi sumber kehidupan ekonomi mereka. Bahkan, media massa juga mampu menyebarkan dan memperkuat struktur politik ekonomi tertentu. Peter Golding dan Graham Murdoc sebagaimana dikutip Agus Sudibyo menyebut, media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi ideologis.

Munculnya industri media yang dibangun atas dasar kepentingan ekonomi para kapitalis, tidak lepas dari sudut pandang ideologi para pemiliknya. Hal ini akan menyebabkan corak dan karakter media sebenarnya adalah implementasi dari kepribadian sang penguasa media itu. Maka, kekuatan ideologi pemilik media massa, disadari atau tidak, akan mempengaruhi garis pencitraan berita di media massa tersebut.

Sebagai contoh misalnya, Harry Tanoesoedibyo melalui korporasi bisnisnya MNC memiliki RCTI, MNCTV, Global TV, Radio Trijaya, Koran Seputar Indonesia (Sindo), Jaringan TV Satelit Indovision, dan berita internet okezone.com. Abu Rizal Bakrie melalui PT Bakrie Brothers (Grup Bakrie) membawahi ANTV yang kini berbagi saham dengan STAR TV, TVOne yang sebelumnya bernama Lativi, dan viva.co.id. Chairul Tanjung melalui PT Trans Corporation (Grup Para) membawahi Trans TV, Trans7, dan situs detik.com. Jacoeb Oetama melalui Gramedia Grup memiliki Harian Kompas, kompas.com dan Kompas TV. Surya Paloh melalui Media Grup membawahi Metro TV dan Harian Media Indonesia. Serta Dahlan Iskan yang menguasai Grup Jawa Pos.

Berbagai bisnis media tersebut mampu mempengaruhi persepsi publik tentang berbagai kejadian di tanah air. Hampir-hampir apa yang dikatakan oleh media massa tersebut adalah sebuah kebenaran. Dalam perspektif kapitalis, kekuatan borjuis telah berhasil menguasai media massa yang mampu mendesain informasi sebagai komoditas yang menguntungkan. Akibatnya, media massa berkembang menjadi industri yang berorientasi pada kepentingan pasar dan keuntungan pemilik modal.

Efendi Gazali, Direktur Salemba School Institute for Media and Campaign Literacy, mengungkapkan setidaknya ada lima kebohongan yang bisa dilakukan oleh media.

1. Membesar-besarkan atau mengecil-kecilkan data. Peristiwa memang ada, hanya saja disajikan lebih besar, lebih dramastis, atau lebih kecil, atau dianggap tidak terlalu penting untuk diberitakan secara detail. Misalnya, media kerap tertangkap basah mendramalisir berita penggerebekan terorisme ataupun aksi dari kelompok yang dilabeli dengan sebutan Islam radikal, seperti yang pernah terjadi di TVOne.

2. Memberitakan yang tidak pernah ada. Misalnya, isu tentang senjata pemusnah massal milik Saddam Husein yang sejatinya hanyalah karangan Bush dengan bantuan kaki tangan media yang mendukungnya.

3. Tidak memberitakan kejadian yang memang terjadi dan sebenarnya jika disajikan akan bermanfaat bagi publik. Wartawan lebih memilih bad news untuk disajikan kepada publik. Misal, selama ini media hanya memberitakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok FPI, tanpa mengimbangi dengan penjelasan tentang fakta yang sebenarnya terjadi bahwa FPI sudah mengirimkan surat resmi kepada kepolisian.

4. Membohongi agenda publik dengan sengaja. Media membombardir kita dengan berbagai berita yang kemudian memaksa kita untuk mengakui agenda media itu sebagai hal-hal penting yang harus mendapatkan perhatian. Misalnya, isu kenaikan BBM dibarengi dengan berita terorisme yang masif, sehingga publik menjadi lebih tersibukkan pada isu terorisme dibandingkan isu kenaikan BBM.

5. Membohongi publik dengan menekankan berkali-kali bahwa mereka (media) tidak sedang membohongi Anda. Media akan mewawancarai atau meminta para kolumnis atau pengamat berbicara di halaman serta layar mereka guna melengkapi keyakinan publik bahwa media tidak sedang berbohong. Bahkan, pada cara paling canggih dibuatlah sebuah panggung penuh seru, penuh dengan adu pendapat, tetapi pada ujungnya opini yang mengokohkan sikap suatu media terlihat jelas lebih rasional dan perlu didukung.

Kekuatan Media Massa dalam Membentuk Opini Umum

“Apa yang dikatakan pers hampir selalu dipercaya oleh publik. Begitu hebatnya pers, sehingga seandainya siang dikatakan pers malam pun, masyarakat (terutama yang lugu) akan mempercayainya.” (KH. Mustofa Bisri)

Stuart Hall berpendapat bahwa media massa merupakan sarana paling penting dari kapitalisme abad ke-20 untuk memelihara hegemoni ideologis. Media massa juga menyediakan kerangka berpikir bagi berkembangnya budaya massa melalui usaha kelompok dominan yang terus-menerus berusaha mempertahankan, melembagakan, melestarikan kepenguasaan demi menggerogoti, melemahkan, dan meniadakan potensi tandingan dari pihak-pihak yang dikuasai.

Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia, Harsono Suwardi, menjelaskan empat faktor yang membuat media massa memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan politik.

1. Media massa memiliki daya jangkau yang luas dalam menyebarkan informasi politik, bahkan mampu melewati batas wilayah, kelompok umur, jenis kelamin, dan status sosial-ekonomi. Dengan demikian, status politik yang dimediasikan akan menjadi perhatian bersama di berbagai tempat dan kalangan.

2. Media massa memiliki kemampuan untuk melipatgandakan pesan yang begitu mengagumkan. Dilipatgandakan atau tidaknya pesan memiliki korelasi yang begitu erat dengan respons masyarakat terhadap isu tersebut. Apabila responnya positif, kecenderungan media massa akan melipatgandakan isu tersebut. Dampak pelipatgandaan ini tentu sangat besar di tengah masyarakat.

3. Setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing. Media massa memiliki kebijakan redaksional terkait isi peristiwa politik yang ingin disampaikan. Kebijakan ini membuat media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya, begitu juga sebaliknya.

4. Media massa memiliki fungsi agenda setting. Media massa memiliki hak untuk menyiarkan suatu peristiwa atau tidak menyiarkannya. Sehingga media massa mampu menggiring opini publik dalam suatu diskusi. Output dari diskusi inilah yang akan menentukan agenda-agenda dalam politik pemerintahan.

5. Pemberitaan peristiwa oleh suatu media kecenderungannya akan berkaitan dengan media lainnya, sehingga terbentuk suatu rantai informasi yang menambah kekuatan media massa dalam menyebarkan informasi politik dan mampu memperbesar dampak yang diberikan kepada publik.

Peran opini publik terhadap pola pikir, pola sikap, dan perilaku masyarakat tidak ada yang meragukan. Seharusnya, kaum Muslim menjadi kelompok yang menyadari hal ini dan secara aktif melakukan penggalangan opini yang sehat dan tidak menyesatkan.

Untuk menyikapi opini umum yang dilancarkan media sekuler, maka umat Islam perlu melakukan dua hal, (1) melakukan konter balik terhadap berbagai isu dengan memberikan penjelasan secara serius dan sungguh-sungguh, (2) upaya yang dilakukan hendaknya tidak terbatas pada upaya konter balik, atau hanya sekedar respon terhadap isu yang muncul, namun perlu upaya untuk membentuk ‘opini tandingan’ atau ‘opini alternatif’ agar massa yang merupakan ‘pemilik sebenarnya’ dari media itu mempunyai alternatif penjelasan terhadap situasi yang terjadi.

Media Massa dalam Naungan Negara Khilafah

Media massa (wasâ’il al-i’lâm) bagi negara khilafah dan kepentingan dakwah Islam mempunyai fungsi strategis, yaitu melayani ideologi Islam (khidmat al-mabda’ al-islâmi) baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islami yang kokoh. Di luar negeri, ia berfungsi untuk menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai, untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam sekaligus membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia.

Febrianti Abassuni, dalam seminar tentang sistem pers di Indonesia yang berlangsung di University Center UGM, menyatakan bahwa dalam sistem pers negara khilafah, lembaga penerangan negara berfungsi sebagai lembaga nonprofit, wadah sosialisasi kebijakan negara, edukator warga negara, dakwah Islam ke luar negeri hingga propaganda politik ke luar negeri. Sedangkan lembaga pers swasta berfungsi sebagai penyebar informasi, pendidikan, hiburan, kontrol Islam atau dalam istilah Islam amar ma’ruf nahi munkar dan bisa juga berfungsi sebagai lembaga profit atau ekonomi.

Dalam kitab Masyrû’ Dustûr Dawlah al-Khilâfah (Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah) dijelaskan bahwa keberadaan suatu media massa tidaklah memerlukan izin (tarkhîs) dari negara, tetapi cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Departemen Penerangan. Pasal ini juga menerangkan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap segala isi media, yaitu pemimpin redaksi.

Khilafah menjamin adanya hak untuk menyampaikan suatu informasi kepada publik secara terbuka melalui media massa. Namun, hak ini diatur dengan sejumlah kewajiban dan syarat tertentu. Orang yang mau menerbitkan majalah atau mendirikan stasiun TV dan radio, misalnya, memang tidak disyaratkan meminta izin (tarkhîs) kepada negara, karena izin sudah diperoleh secara langsung dari syariah. Dia hanya diwajibkan menyampaikan pemberitahuan (i’lâm) kepada institusi negara yang terkait. Pemberitahuan ini hanya berupa sejumlah penjelasan yaitu tentang: (1) jenis media massa, alamatnya, dan bahasa yang akan digunakan; (2) nama pemilik media, kewarganegaraan, dan alamatnya; (3) nama pemimpin redaksi, kewarganegaraan dan alamatnya. Pemilik media dan pemimpin redaksi ini haruslah warga negara khilafah. Sebab, kewarganegaraan (tâbi’iyah) itulah yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak menerbitkan media massa.

Jika kemudian hak ini disalahgunakan untuk menyebarkan ide bathil seperti nasionalisme dan demokrasi, maka yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi media adalah pemimpin redaksi dan wartawan atau penulis artikelnya secara langsung. Jadi, wartawan kedudukannya sama dengan warga negara lain. Jika memang bersalah maka ia harus diadili dan dihukum. Tidak diistimewakan atau mempunyai privilege tertentu yang membuatnya berbeda dengan warga negara biasa. Ini sangat berbeda dengan wartawan Barat, yang sering tidak mau bertanggung jawab dengan dalih ‘kebebasan pers’ atau merasa kebal hukum karena media massa sudah dianggap sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi.

Namun, ketika pemimpin redaksi atau wartawan suatu media massa diadili dan dipenjara, tidak berarti medianya otomatis dibekukan atau dihentikan. Sebab, media hanya dapat dibekukan atau dihentikan dalam satu keadaan, yaitu jika pemilik media bukan lagi warga negara khilafah. Pihak yang berhak memberi peringatan, membekukan, atau menghentikan operasional suatu media pun bukanlah pihak penguasa (al-hukkâm), melainkan peradilan saja.

Dalam negara khilafah, berita terkait pertahanan keamanan negara hanya diambil dari lembaga penerangan resmi negara dan hanya memberitakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak menyebarkan ide yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Kantor berita asing (seperti Reuter, AFP) atau perwakilan media asing (seperti perwakilan BBC) harus mendapat izin dari Departemen Dalam Negeri. Departemen ini juga yang berhak membekukan atau mencabut izin suatu kantor berita atau perwakilan media asing. Produk cetak dari luar negeri yang masuk lewat jalur perdagangan seperti majalah atau koran, harus mendapat izin Qadhi Hisbah.

Semua tindak pidana media massa termasuk kategori ta’zîr, yakni hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariah, kecuali pidana qadzaf (menuduh berzina) yang termasuk dalam kategori hudûd. Beberapa tindak pidana itu adalah melakukan provokasi (tahrîdh), penghinaan (sabb), memfitnah (iftirâ’) dan menuduh berzina (qadzaf), menyebarkan gambar porno atau gambar aktivitas seksual, dan menyebarkan berita bohong. Contoh pasalnya adalah sebagai berikut:

Siapa saja yang di media memprovokasi publik agar tidak taat kepada khalifah, dipenjara maksimal satu tahun (pasal 24); Siapa saja yang di media menghina tuhan-tuhan atau akidah kaum kafir dzimmi, dipenjara maksimal enam bulan (pasal 27); Siapa saja yang memfitnah di media, misalnya menuduh si Fulan koruptor atau menerima suap, dipenjara maksimal dua tahun, kecuali ada bukti-buktinya (pasal 28); Orang yang menyebarkan gambar porno di media, yaitu gambar (khususnya wanita) yang menampakkan lebih dari wajah dan dua telapak tangannya, dipenjara maksimal dua tahun (pasal 30).

Sedangkan untuk komunitas nonmuslim, mereka tetap diberikan hak untuk mendirikan lembaga pers bagi kepentingan pengajaran agama khusus komunitas. Selain itu juga tidak diperbolehkan untuk menyebarkan ghibah atau berita mengenai individu yang tidak diinginkannya untuk diberitakan kecuali terkait kedzaliman penguasa, serta tidak pula diperkenankan untuk menyebarkan fitnah.

Sedikit pemaparan ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa sistem pers negara kapitalis tidak tepat diterapkan di Indonesia karena menyebabkan masyarakat sipil yang lemah harus berhadapan dengan korporasi global yang memiliki kekuatan lebih besar dari negara. Sistem tersebut juga mengakibatkan kepentingan negara dan jati diri bangsa yang berketuhanan serta berkedaulatan menjadi terancam akibat opini nasional dan internasional yang dibentuk oleh kekuatan asing. Pers adalah salah satu pilar yang dapat digunakan untuk mengkokohkan posisi suatu korporasi sehingga perlu adanya upaya penerapan sistem pers negara khilafah.

Wallahua’lam bish showab.

*) Disampaikan dalam forum Halqah Syahriyah, 23 Februari 2014

 

REFERENSI:

  • Adian Husaini, 2002, Penyesatan Opini Sebuah Rekayasa Mengubah Citra, Jakarta: Gema Insani.
  • Agus Sudibyo, 2004, Ekonomi Politik Media Penyiaran, Yogyakarta: ISAI dan LKiS.
  • Agus Sudibyo, 2006, Politik Media dan Pertarungan Wacana, Yogyakarta: LKiS.
  • Alex Sobur, 2009, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing, Cetakan Kelima, Bandung: Remaja Rosdakarya.
  • Burhan Bungin, 2001, Imaji Media Massa, Yogyakarta: Jendela.
  • Darmanto, 2004, Membongkar Ideologi di Balik Penulisan Berita dengan Analisa Framing. http://www.oke.or.id
  • Denis McQuail, 1994, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Cetakan ketiga, Jakarta: Erlangga.
  • Eriyanto, 2009, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LKiS.
  • Ibnu Hamad, 2004, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Jakarta: Granit.
  • Idi Subandy Ibrahim, 2011, Kritik Budaya Komunikasi, Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia, Yogyakarta: Jalasutra.
  • Jerry D. Gray, 2006, Dosa-Dosa Media Amerika: Mengungkap Fakta Tersembunyi Kejahatan Media Barat, Jakarta: Ufuk Press.
  • John Vivian, 2008, Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan, Diterjemahan oleh Tri Wibowo B.S., Jakarta: Kencana.
  • Kun Wazis, 2012, Media Massa dan Konstruksi Realitas, Malang: Aditya Media Publishing.
  • Mohammad Fadhilah Zein, 2013, Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
  • Nadia Maharani, 2009, Sistem Pers Khilafah Perlu Diterapkan, http://www.harianjogja.com.
  • Shiddiq Al-Jawi, Majalah Al-Wa’ie, RUU Pers Negara Khilafah, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

3 thoughts on “Peran Strategis Media Massa dalam Pembentukan Opini Umum

  1. Ping-balik: PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK | azizuncen09

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s