Catatan Kecil Tentang Aksi Nyata

mahasiswa-tolak-cagub-dari.xaPerjuangan dakwah Hizbut Tahrir (HT) adalah melalui pemikiran (fikriyah). Jadi, jika anda bertanya apa saja yang sudah dilakukan oleh HT untuk negeri ini? Jawabannya dapat anda lihat sendiri pada seberapa besar arus gelombang kaum Muslimin yang menginginkan diterapkannya sistem Islam. Saya masih ingat dulu ketika masih duduk di bangku SMA dan baru awal-awal mengenal HT. Saat itu masyarakat masih banyak yang tidak memahami apa itu Khilafah. Jangankan paham Khilafah, mendengar kata Khilafah saja belum pernah. Sehingga saat itu jika ada yang mengatakan Khilafah, masyarakat akan bertanya “Apa itu Khilafah?”. Namun, seiring perkembangan dakwah HT, maka sekarang jika kita menyampaikan Khilafah, jawabannya bukan lagi “Apa itu Khilafah?”, melainkan “Bagaimana cara menegakkan Khilafah?”.

Inilah bukti pengaruh dakwah pemikiran yang dilakukan HT, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat telah merespon dakwah HT. Sehingga salah besar jika ada yang masih mengatakan bahwa HT hanya omong kosong atau ngomong doang tanpa aksi. Karena sejatinya, ngomong atau menyeru atau dakwah itu adalah aksi nyata, sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitulah HT akan terus-menerus mengedukasi masyarakat dengan pemikiran Islam. Aktivitas ini tidak hanya berlangsung di Indonesia, tapi juga di belahan bumi yang lain, karena HT adalah partai politik Internasional.

Mari coba kita bandingkan dengan ‘aksi nyata’ dari agen perubah lainnya. Pertama, partai Islam yang masuk ke dalam perlemen. Sejak kapan partai Islam tersebut berada di dalam parlemen? Apa yang sudah dihasilkan selama mereka ada di parlemen? Bisakah mewarnai parlemen dengan Islam? Bisakah mengganti sistem yang korup dengan sistem Islam? Atau malah justru partai Islam tersebut yang terwarnai oleh sistem korup? Faktanya, seks bebas masih saja merajalela, miras masih legal, korupsi semakin beranak-pinak. Bahkan dulu, untuk mengesahkan RUU APP (Anti Pornoaksi Pornografi) saja ternyata tidak sanggup, karena kalah oleh kepentingan pemilik modal. Sebaliknya, justru semakin banyak produk UU yang menyengsarakan rakyat, seperti UU PMA (Penanaman Modal Asing), UU PT (Perguruan Tinggi), dan lain sebagainya.  Baca lebih lanjut