Demokrasi Merana


Di dalam dunia pers, akan selalu teringat peristiwa ke-otoriter-an penguasa pada masa pemerintahan Soeharto. Di mana mulut pers dibungkam, media dimatikan, hingga tak ada suara-suara yang tak sejalan dengan pemikiran dan rencana penguasa. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan pada 20 tahun silam tersebut. Hampa, dan masyarakat pun tak ”melek politik” tentunya.

Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang. Setelah Soeharto lengser, otoriter diganti dengan sistem kebebasan yang disebut demokrasi, yang merupakan kebalikan dari otoriter. Dalam demokrasi ini, teorinya ”dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Namun, ternyata pada faktanya belum tentu demikian. Dari rakyat, apakah semua kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah berasal dari aspirasi rakyat? Oleh rakyat, apakah rakyat juga diikutsertakan dalam merealisasikan suatu kebijakan? Untuk rakyat, apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat? Jawabannya hanya satu, tidak!

Kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah melalui demokrasi ternyata sama sekali tak memihak rakyat. Justru sebaliknya, demokrasi semakin menyengsarakan rakyat dan tidak menghasilkan kesejahteraan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa demokrasi kini dianggap sudah kebablasan dan salah kaprah. Walaupun demokrasi berjalan, banyak ekses seperti money politics, abuse of power, juga merajalela. Demikian diungkapkan ketua DPD, Ginanjar Kartasasmita, dalam seminar nasional ”Konsistensi Sistem Peradilan dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, pada Kamis 7 Agustus 2008 di UNPAR. (Pikiran Rakyat, 8/8/2008).

Hal senada juga dilontarkan oleh Kwik Kian Gie. Beliau menyebutkan demokratisasi yang dinamakan reformasi, dalam kenyataannya telah menjelma menjadi kekalutan atau chaos dan anarki. (Koraninternet.com, 25/5/2008)

Atas dasar itulah Kwik Kian Gie menyatakan bahwa demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia justru mengancam kedaulatan bangsa.

Dalam buku ”Apakah Demokrasi Itu?”, yang disebarluaskan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, pada halaman terakhir ditulis ”Demokrasi sendiri tidak menjamin apa-apa. Sebaliknya, ia menawarkan kesempatan untuk berhasil serta resiko kegagalan”. (Al Wa’ie No 97 Tahun IX)

Pantas saja jika selama ini demokrasi tak pernah terbukti menyejahterakan rakyat, karena ternyata demokrasi itu sendiri tidak menjamin apa-apa. Dengan demikian, untuk apa lagi kita pertahankan sistem yang tak jelas tujuannya ini.

Kita akan menelusuri segala sesuatu yang telah dihasilkan oleh demokrasi di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pendidikan, demokrasi seakan mengkomoditikan pendidikan untuk rakyat. Dengan biaya yang melambung, serta kualitas pendidikan yang tak sepadan dengan biaya. Hal yang paling tampak ialah di tingkat Perguruan Tinggi. Biaya untuk mengikuti ujian masuk saja sudah mencekik, apalagi kalau diterima, maka SPP yang dikenakan tiap mahasiswa pun sangat mahal. Bagi orang-orang yang berduit, hal itu mungkin tak seberapa berat, namun bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah akan sangat menyiksa.

Tampak bahwa pendidikan telah diperjualbelikan. Siapa yang punya uang, silakan menuntut ilmu, dan bagi yang tak punya uang, silakan mundur. Rektor Kepala Universitas Brawijaya, Drs. Djanalis Djanaid, pada Diklat Kepemimpinan di Widyaloka kemarin (Jumat, 19/9), menyampaikan sebuah data yang menunjukkan bahwa di negara Indonesia, selama 58 tahun hanya menghasilkan lulusan SMA sebanyak 13,1 persen. Dengan perbandingan di negara maju, sebanyak 83 persen. Itu artinya, untuk bisa sejajar dengan negara maju, dibutuhkan waktu sekitar 367 tahun. Benar-benar ironis.

Kemudian dalam hal ekonomi, sangat jelas bahwa kondisi perekonomian rakyat Indonesia memprihatinkan. Masih banyak rakyat yang tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tak sedikit orang yang tak punya tempat tinggal. Dengan keadaan seperti ini, pemerintah seakan tutup mata. Lapangan kerja semakin sempit. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin mempersulit rakyat, seperti kenaikan harga BBM, minyak tanah, dan lain-lain. Kebijakan tersebut sama sekali tak memihak pada rakyat. Justru seakan membunuh rakyat secara halus.

Kesenjangan ekonomi antara pejabat dan rakyat sangat tampak jelas. Bagaikan langit dan bumi. Bakrie misalnya, dengan perusahaannya yang berkembang, dia menjadi salah satu orang terkaya. Padahal, akibat perusahaannya pula ribuan orang kehilangan harta benda mereka yang ditelan lumpur. Inilah sebenarnya demokrasi. Kebebasan yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk menguasai rakyat.

Dalam politik sendiri, demokrasi telah melegalkan money politics dan hal-hal semacam itu. Misalnya , korupsi, penyogokan, dan lain-lain. Makna politik yang bertujuan untuk mengatur rakyat, ternodai oleh tindakan-tindakan segelintir orang yang telah membudaya itu. Sehingga rakyat cenderung menganggap politik itu kotor. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun menurun. Hal ini ditunjukkan pada saat pemilu, semakin banyak jumlah penduduk yang memutuskan untuk golput. Dari hasil pemilihan gubernur Jawa Timur 23 Juli lalu, diperoleh 38,37 persen suara golput atau 11.152.406 juta penduduk tidak menggunakan hak pilihnya.

Survei Indo Barometer juga menemukan, mayoritas publik Indonesia relatif kurang puas terhadap kinerja parpol. Tingkat kepuasan hanya sebesar 30,1 persen, sedangkan yang tidak puas 54,6 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 15,3 persen. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.

Tampak bahwa partisipasi politik masyarakat sudah mulai luntur. Tak lain adalah karena pemerintah yang kurang dapat dipercaya. Demokrasi itu sendiri ternyata tak bisa berbuat apa-apa untuk mengantarkan negara ini ke arah yang lebih baik. Justru sebaliknya, malah membuat negara ini semakin tertindas dan terpuruk.

Sumber daya alam (SDA) yang merupakan satu-satunya harapan bangsa ini telah dijual kepada pihak asing. Sangat tampak penyimpangan yang dilakukan pemerintah, dengan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Padahal seharusnya SDA digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pun telah secara gamblang dituliskan, ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun, pada kenyataannya SDA hanya dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja.

Sudah saatnya kita membenahi demokrasi. Jika memang demokrasi terbukti cacat dan tidak membawa kemaslahatan umat, maka tidak perlu ragu lagi untuk menggantinya. Tidak mungkin selamanya kita mau hidup merana dengan sistem yang salah. Sebaik-baiknya sistem hanyalah sistem yang berasal dari Yang Maha Benar.

Wallahu a’lam bish showab.

 

*) Tulisan lama yang tak sengaja ku temukan di blog FriendsterQ
Ditulis pada tanggal 19 November 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s