Teriakan Dalam Diam


Realita Kampus yang Semakin Mahal

Mari kawan, saya akan mengajak kalian berjalan menyusuri kampus biru Brawijaya. Orang biasa menyebutnya UB, singkatan dari Universitas Brawijaya. Subhanallah, ini merupakan salah satu kampus besar di kota pendidikan Malang. Tarif yang dikenakan bagi saya (mahasiswi FISIP) adalah 2,8 juta rupiah per tahun. Ada fasilitas serba gratis di sini. Hotspot, kamar mandi dan WC, pendingin ruangan (AC), taman, gazebo, masjid, dan lain-lain. Orangtua saya bahkan dengan sangat rela menyisihkan sebagian besar gaji mereka hanya untuk membiayai pendidikan saya di kampus ini. Saya pun semakin mantap untuk menjadi bagian keluarga di kampus biru ini.

Suatu hari, dua sosok pahlawan saya ini diundang oleh UB untuk menghadiri pertemuan. Dasar kampus kapitalis, yang namanya pertemuan pasti berujung duit. Benar saja, pertemuan itu adalah dalam rangka untuk menetapkan uang sumbangan orangtua. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya disepakati nominal uang sumbangan itu adalah sebesar 1,5 juta rupiah. Ayah saya pun protes, dan membandingkannya dengan kampus kakak saya (yang notabene greatnya sangat jauh di atas UB) di mana hanya menetapkan sumbangan sebesar 200 ribu rupiah. Namun, tak ada tanggapan dari para petinggi itu.

Pendidikan mahal? Ini bukan berita baru lagi. Tapi paling tidak, guru seperti kedua orangtua saya sangat menyadari bahwa sangat tidak layak memahalkan pendidikan. Jebakan sistem, lebih tepatnya demikian. Kurikulum asing banyak dicekokkan (baca: dimasukkan secara paksa) ke dalam otak mahasiswa. Sudah bayar mahal, diracuni pemikiran asing pula? Lalu apa untungnya kuliah tinggi? Jika orangtua saya berpikiran seperti itu, niscaya saya tidak akan berada di kampus UB ini.

SPP Proporsional pun menjadi top news di kampus saya. Sejak tahun 2007, UB mulai menetapkan SPP Proporsional. Dengan konsep SPP proporsional ini, maka akan dilakukan subsidi silang, sehingga mahasiswa yang memang sangat membutuhkan keringanan SPP bisa nol rupiah atau bahkan gratis. Sementara untuk mahasiswa yang lain, besaran SPP nya akan bertingkat sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Teorinya seperti itu. Namun pada kenyataannya ternyata jauh dari harapan. Banyak terjadi penyimpangan.

Rupanya akhir-akhir ini (angkatan 2010) baru tercium bau busuknya. Hal inilah yang akhirnya menggiring sekitar 500 mahasiswa di kampus saya berdemo menolak penetapan SPP Proporsional, yang menurut mereka sangat diskriminatif dan tidak proporsional. Betapa hot nya isu SPP Proporsional ini, hingga selalu mewarnai pembicaraan di setiap sudut kampus. Bahkan forum-forum diskusi, baik di dunia maya maupun dunia nyata, beramai-ramai membicarakan topik ini.

“SPP proporsionalnya kok menimbulkan kecemburuan sosial ya? Saya mendengar teman-teman banyak sekali yang kecewa. Anak pangacara kena 800 ribu, anak petani kena 1,8 juta. Kuliah bawa mobil kena 1 juta, kuliah jalan kaki gara-gara di rumah cuma punya motor butut 1 kena SPP 2 juta. Apa keadilan itu harus diawali dengan tuntutan dan kekecewaan dahulu? Apa sistem klasifikasinya sudah dipastikan tepat? Saya juga kecewa kiranya. Kalau menimbulkan carut marut sepeti ini kenapa sistemnya tidak diubah? keadilan substantifnya mana? apa cuma mementingkan prosedural saja? nyata ini menimbulkan gejolak di antara kami! di saat kami harus fokus UAS demi ilmu, tiba-tiba harus dituntut untuk berfikir masalah SPP ini juga. Katanya proporsional tetapi banyak yang melenceng dari proporsinya. Sungguh kurang distributif. Kami kecewa atas nama keadilan!” (Handam, 3 Januari 2011)

Demikianlah salah satu komentar yang saya temukan di forum diskusi dalam website resmi Brawijaya. Satu dari jutaan mahasiswa UB, yang turut merasakan kerugian atas pemberlakuan SPP (tidak) Proporsional ini. Di samping ada juga beberapa kelompok yang langsung turun aksi memprotes rektorat. Mereka menolak kapitalisasi pendidikan. Mereka menuntut dicabutnya Badan Layanan Umum (BLU) serta diterapkannya pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara benar. Mereka meminta penurunan SPP serta menolak biaya masuk pendidikan yang semakin tinggi. Semua itu atas nama keadilan. Merasa tidak adil karena kebijakan tersebut nyata merugikan mereka.

Ketika kalah dalam suatu pertandingan, mereka tawuran. Lalu ketika sama-sama dirugikan oleh penerapan SPP Proporsional, mereka bersatu dan berontak. Kemudian ketika pembagian beasiswa, mereka bermanis muka merayu birokrasi. Mahasiswa apa ini? Tidak punya idealisme yang jelas! Maaf kawan, saya terpaksa mengatakan ini. Karena kalian tidak konsisten. Sebagai mahasiswa, kalian hanya melihat suatu permasalahan dari permukaannya saja. Padahal tanpa kalian sadari, permasalahan yang terjadi di kampus ini sebenarnya adalah fenomena gunung es. Sehingga dasarnya yang tidak tampak di bawah laut, masih sangat kokoh, sedangkan permasalahan yang kalian lihat dan tanggapi itu hanyalah puncaknya yang kecil. Percuma kalian sibuk mengurusi permasalah kecil tersebut, jika akar permasalahannya (yang merupakan dasar gunung es) tidak kalian singgung sama sekali.

Semangat Insting Berujung pada Kedangkalan Berpikir

Apa yang membedakan manusia dari hewan? Manusia dan hewan sama-sama memiliki insting, tapi hewan tidak mempunyai akal sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Berarti jelas, yang membedakan antara manusia dan hewan adalah terletak pada akalnya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa fungsi dari akal itu sendiri tidak lain adalah untuk berpikir, membedakan antara yang benar dan yang salah. Dari pemahaman tentang akal inilah, kita dapat mengetahui alasan kenapa sampai ada kasus induk buaya memakan anaknya, atau kucing mencuri ikan di dapur, atau katak kawin di sembarang tempat. Itu semua terjadi karena hewan tidak punya akal. Mereka (hewan) hanya berbuat sesuai dengan insting mereka. Ketika hewan merasa lapar, mereka akan memakan apapun yang ada di hadapan mereka, tidak peduli lagi apakah itu anaknya sendiri, apakah makanan itu miliknya atau bukan, halal atau haram, dan lain-lain. Begitupun, ketika tiba masa kawin, maka hewan akan melakukan perkawinan pada pasangannya. Tidak peduli di muka umum dan dilihat banyak orang, karena mereka memang tidak punya rasa malu.

Lain dengan manusia, yang telah dikaruniai akal oleh Allah. Sehingga manusia senantiasa mengaitkan insting dengan akalnya. Ketika manusia merasakan hajatun udhawiyah (kebutuhan jasmani), misalnya lapar, maka dia tidak asal makan makanan yang ada di hadapannya. Manusia akan berpikir terlebih dahulu, apakah makanan tersebut dapat dimakan, terbuat dari apa, halal atau haram, dan lain-lain. Demikian juga ketika sebuah gharizah (nafsu) muncul. Misal ketika manusia berhasrat ingin memperbanyak keturunan, maka dia tidak akan kawin sembarangan. Dia akan memilih pasangan yang benar-benar halal untuk dikawini, dengan melihat dari segi kemahramannya. Itulah tadi gambaran manusia yang melakukan perbuatan sesuai kodratnya sebagai manusia yang berakal. Namun, ternyata ada juga manusia yang tidak bertindak sebagaimana manusia berakal. Ada manusia yang perbuatannya hampir tidak ada bedanya dengan hewan. Makan dari sesuatu yang bukan miliknya, misalnya para koruptor. Kawin dengan sembarangan orang, misalnya para pezina yang melakukan seks bebas, dan lain-lain. Na’udzubillah min dzalik.

Bahkan Allah pun telah mengatakan dalam firman-Nya,

“Dan sesungguhnya, Kami jadikan untuk isi neraka jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai qulub (hati dan akal), tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah), mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat (kebenaran dan kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (QS. al-A’raf: 179)

Dengan demikian, manusia sebagai makhluk yang berakal sudah seharusnya senantiasa menunjukkan keberakalannya itu dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Jika dikembalikan lagi pada kasus SPP Proporsional, maka hendaknya kita sebagai mahasiswa kritis tidak hanya melihat realita tersebut dari permukaannya saja, bahwa SPP Proporsional ini merugikan mahasiswa. Tetapi harus kita pikirkan hingga ke dasarnya, apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahannya sehingga menyebabkan kampus menerapkan kebijakan SPP Proporsional tersebut. Tidak hanya berkoar-koar hanya ketika ada ancaman yang tampak di depan mata kita. Sedangkan ketika ancaman itu tidak tampak, kita terdiam.

Semangat seperti itu saya katakan sebagai semangat insting. Semangat yang hanya muncul ketika ada ancaman nyata yang tampak di depan mata. Semangat yang hanya digunakan untuk melindungi diri semata. Maka tak heran jika semangat insting ini hanya akan menghasilkan pemikiran dangkal. Karena hanya memindahkan fakta ke dalam otak, tanpa membahas fakta lainnya, atau tanpa berusaha mengindera hal-hal yang berkaitan dengan fakta tersebut, kemudian mengaitkannya dengan informasi-informasi yang berkaitan dengannya. Juga tanpa ada usaha mencari informasi lain yang berkaitan dengan fakta tersebut. Sehingga kemudian keluarlah keputusan yang dangkal terhadap fakta tersebut.1

Taraf Berpikir Kaum Intelektual

Pemikiran dangkal tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Justru sangat membahayakan jika seseorang terus-menerus berpikir secara dangkal. Misalnya, pada peristiwa Reformasi 1998. Mahasiswa melihat adanya ketidakberesan pada kepemimpinan presiden Soeharto. Mereka melihat banyak sekali borok yang disembunyikan oleh rezim Soeharto. Dari situlah akhirnya mahasiswa bersatu menuntut dilengserkannya Soeharto. Ribuan mahasiswa pun memadati gedung MPR menyuarakan satu suara, turunkan Soeharto! Dengan kekuatan mahasiswa yang sangat dahsyat itulah, pemerintah tak dapat lagi berkutik. Sehingga Soeharto pun berhasil dilengserkan dari kursi pemerintahan.

Mahasiswa berhasil mencapai tujuannya, yaitu dicopotnya Soeharto. Namun, bagaimana kondisi setelah itu? Apakah lebih baik? Ternyata tidak. Kenapa? Karena semangat para mahasiswa tersebut hanyalah semangat insting belaka, yang akhirnya hanya menghasilkan keputusan dangkal. Mahasiswa gerah dengan kondisi pemerintahan saat itu, hingga mereka berpikir untuk mengganti Soeharto. Kesalahan mereka adalah tidak memikirkan solusi pengganti yang akan diterapkan setelah turunnya Soeharto. Akibat ketidakjelasan solusi itulah, akhirnya kondisi carut-marut itupun tetap terjaga sampai saat ini. Begitulah bahayanya berpikir dangkal, yang mana tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan dari akarnya.

Sebagai mahasiswa kritis, seharusnya tidaklah layak kita mencukupkan diri hanya dengan berpikir dangkal. Karena pemikiran dangkal adalah tingkatan pemikiran yang paling rendah. Sedangkan mahasiswa adalah kaum intelektual, kaum terpelajar yang memiliki posisi lebih utama di tengah masyarakat. Dengan posisinya sebagai agen perubah, alangkah sangat disayangkan jika mahasiswa hanya mencukupkan dirinya dengan pemikiran rendah. Maka dalam hal pemikiran, sudah seharusnya mahasiswa berpikir pada taraf yang lebih tinggi, yaitu berpikir mendalam.

Berpikir mendalam adalah mendalam dalam berpikir, artinya, mendalam dalam mengindera suatu fakta, dan mendalam dalam informasi yang berkaitan dengan penginderaan tersebut untuk memahami suatu fakta. Berpikir mendalam adalah berpikir yang tidak cukup dengan sekedar penginderaan pertama, informasi yang pertama, serta pengaitan yang pertama antara informasi dengan fakta. Berpikir mendalam merupakan langkah kedua setelah berpikir dangkal. Berpikir mendalam merupakan pemikiran para ulama (intelektual) dan para pemikir, meskipun tidak harus merupakan pemikiran kaum terpelajar.2

Demikian pula dalam menanggapi masalah SPP Proporsional, maka tidak layak jika mahasiswa hanya bergerak atas keputusan dangkal saja. Mahasiswa dituntut untuk mampu menghasilkan keputusan yang tepat dari hasil pemikirannya secara mendalam. Artinya, tidak lagi hanya melihat SPP Proporsional sebagai kebijakan yang merugikan. Namun, lebih dari itu, mahasiswa juga harus membiasakan dirinya untuk berpikir out of the box. Bukan lagi membaca ancaman yang ada di depan matanya, melainkan juga mampu mengindera ancaman yang lebih besar di balik dinding. Sehingga mahasiswa mampu berpikir tentang apa yang terjadi di balik penetapan SPP Proporsional tersebut.

Kapitalisme: Akar Penyebab Kebijakan SPP Proporsional

Sungguh, kebijakan penetapan SPP Proporsional ini hanyalah salah satu dampak kecil dari diterapkannya suatu sistem yang lebih besar. SPP Proporsional adalah agenda yang terlahir dari status UB sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Status inilah yang memaksa UB untuk menggalang dana mandiri demi kelangsungan hidup kampus. Berbagai cara dilakukan untuk mengumpulkan dana, dan salah satu cara itu adalah melalui penetapan SPP Proporsional. Tidak hanya itu, demi mendapatkan dana lebih, maka tawar-menawar pun dilakukan, melalui seleksi masuk mahasiswa baru. Walaupun seorang calon mahasiswa dinyatakan tidak lolos ujian masuk, tetapi jika orangtuanya bersedia membayarkan uang lebih pada kampus, maka jalan untuk bisa diterima pun semakin mulus.

Status BLU ini juga tidak lepas dari adanya liberalisasi pendidikan. Di mana pendidikan yang seharusnya dikelola oleh negara menjadi diserahkan kepada pihak swasta. Akhirnya pendidikan malah dijadikan komoditas yang dapat diperjual-belikan. SPP pun disesuaikan pada tingkat kekayaan harta yang dimiliki. Walaupun pada praktiknya justru banyak yang tidak tepat sasaran. Orang miskin dikenai SPP yang lebih tinggi daripada orang kaya. Tidak ada standar yang jelas dalam menggolongkan seseorang miskin atau kaya.

Liberalisasi pendidikan ini tidak lain bersumber dari kebijakan sistem pendidikan yang diterapkan. Sedangkan sistem pendidikan merupakan satu bagian (bidang) dari sistem negara. Sehingga adanya SPP Proporsional itupun tidak terlepas dari kebijakan sistem yang diterapkan oleh negara. Padahal sistem negara yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah sistem Kapitalisme. Maka, jika diambil benang merah, akar dari SPP Proporsional ini adalah akibat diterapkannya sistem Kapitalisme di negara ini.

Dengan demikian, permasalahan SPP dan biaya pendidikan yang melambung ini hanya akan terselesaikan jika kita mengganti sistem Kapitalisme yang menjadi akar penyebabnya. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah dengan apa kita mengganti sistem Kapitalisme tersebut? Tentunya adalah dengan sistem yang benar, yang bersumber dari Yang Maha Benar. Apalagi kalau bukan sistem Islam. Karena dalam Islam, pendidikan merupakan kewajiban seluruh warga negara. Tidak hanya orang kaya, ataupun kaum muda saja, tetapi orang miskin serta kaum tua juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena pendidikan merupakan kewajiban, maka negara akan menjamin keberlangsungan pendidikan tersebut. Tentunya, dengan biaya yang sangat murah bahkan gratis, dan pastinya bukan hanya murah untuk orang miskin, melainkan murah untuk seluruh warga negara.

Wallahua’lam bish showab.

[Zakiya El Karima]

 

Catatan Kaki:
1. An-Nabhani, Taqiyuddin. 2010. Hakekat Berpikir. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Hal 121.
2. Ibid. Hal 126-127.

4 thoughts on “Teriakan Dalam Diam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s