Dilema Undang-Undang Pornografi


Rancangan Undang-Undang Pornografi, Kamis lalu telah disahkan menjadi Undang-Undang Pornografi. Pengesahan ini mengundang sejumlah protes dari sebagian kalangan dengan mengatasnamakan seni, budaya, olahraga, dan kebebasan. Bahkan Bali sudah menyatakan tidak sanggup melaksanakan undang-undang ini. Lantas, bagaimana nasib dari Undang-Undang Pornografi ini selanjutnya?

Sedikit menengok beberapa tahun yang lalu, saat Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi diajukan. Saat itu banyak ormas Islam yang mendukung. Namun, ternyata RUU APP tersebut tidak jadi disahkan. Beberapa waktu kemudian, kata “Anti” dalam RUU APP dihilangkan. Sampai akhirnya sekarang yang tersisa hanyalah kata Pornografi, dengan menghilangkan juga kata Pornoaksi.

Ada apa sebenarnya dengan penghilangan kata demi kata pada RUU tersebut? Seakan menunjukkan kebingungan dan ketidaktegasan pemerintah untuk benar-benar mengesahkan RUU APP. Kebingungan pemerintah ini tak mungkin tidak beralasan. Ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang pastinya turut mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pengesahan terlalu mendesak

Entah kenapa, DPR tiba-tiba saja berjuang mati-matian untuk mengesahkan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi. Usaha ini patut kita acungi jempol. Karena, hal ini menunjukkan kemajuan dari sikap DPR dalam memerangi kasus porno di Indonesia. Namun, semangat saja tak cukup untuk menumpas kejahatan yang telah membudaya ini.

Perlu diperhatikan lagi substansi (isi) dari UU Pornografi ini. Banyak yang ternyata masih multitafsir dan tidak memakai standar yang jelas. Misalnya, pada materi yang menimbulkan hasrat seksual. Tidak ada standar yang jelas tentang hal itu. Padahal kita tahu bahwa hasrat seksual tiap orang berbeda-beda.

Kita tidak dapat menjamin semua orang di Bali tidak berhasrat saat melihat orang-orang yang memakai bikini di pantai. Dapat dipastikan bahwa bikini dapat menimbulkan hasrat seksual. Sehingga hal itu berarti melanggar UU Pornografi. Namun, ternyata wapres telah mengatakan hal itu tidak melanggar, karena atas dasar kebiasaan.

Jika pemerintah memang benar-benar ingin memberantas porno di Indonesia, seharusnya ada ketegasan dalam menanggapi semua kasus porno. Tidak memandang lagi apakah itu merupakan suatu kebiasaan, budaya, maupun seni. Apabila di dalamnya terdapat unsur porno, berarti harus ditindak sebagai pelanggaran. Tidak ada kompromi lagi.

Dengan demikian, UU Pornografi akan dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberantas masalah porno di Indonesia. Jika ternyata undang-undang ini justru terkalahkan oleh kebiasaan, budaya, seni, dan kebebasan, berarti tujuan undang-undang ini tidak untuk memberantas, tapi hanya mengatur porno. Bagaimanapun juga, kemaksiatan harus dibasmi, bukan diatur.

Pornoaksi lampu hijau

Di balik kesuksesan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi, ada satu hal yang terlupakan atau bahkan sengaja dilupakan, yaitu masalah pornoaksi. Dengan penghilangan kata Pornoaksi dalam undang-undang ini, menunjukkan bahwa pornoaksi tetap akan berjaya di Indonesia. Seperti goyangan erotis, seks bebas, dan lain-lain yang tergolong pornoaksi.

Perlu diketahui, bahwa sebenarnya dampak pornoaksi lah yang lebih berbahaya bagi moral bangsa. Seks bebas yang sudah merembet kepada generasi muda, merupakan salah satu contohnya. Orang berpakaian dengan mengumbar aurat tetap diperbolehkan. Dengan disahkannya UU Pornografi ini justru seakan melegalkan pornoaksi di Indonesia.

Dalam ilmu komunikasi telah dijelaskan bahwa bahasa non verbal akan lebih berpengaruh daripada bahasa verbal. Pornoaksi tergolong dalam bahasa non verbal. Misalnya, gaya berpakaian, dan gerak-gerik seseorang. Seperti di Indonesia, dimana gaya pakaian masyarakat cenderung terpengaruh oleh Barat. Dengan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu.

Tentu saja hal ini dapat disalah artikan oleh seseorang, dengan menganggap bagian tubuh yang tidak ditutupi itu adalah untuk umum. Sehingga sering terjadi keisengan terhadap bagian tubuh yang tidak ditutupi pakaian. Ini dianggap sebagai kejahatan yang merendahkan martabat wanita. Padahal sebenarnya faktor pendorongnya adalah dari pakaian yang dikenakan oleh wanita itu sendiri.

Kesungguhan dalam memberantas porno, tidak cukup hanya dilakukan dengan membatasi satu porno dengan membiarkan porno yang lain berkembang. Masalah porno akan benar-benar bersih apabila pemerintah bersungguh-sungguh dalam melakukan pelarangan terhadap segala bentuk aktivitas porno, termasuk di dalamnya pornoaksi.

Perlu standar yang jelas

Dengan disahkannya RUU Pornografi ini tentunya sudah dipikirkan bagaimana menanggapi pihak-pihak yang menentang. DPR pun telah menetapkan boleh mengajukan judicial reviews bagi pihak yang tidak setuju dengan undang-undang ini. Sebenarnya banyaknya pihak yang menentang undang-undang ini adalah tak lepas dari demokrasi.

Bagaimanapun juga, demokrasi menyandarkan keputusannya pada perolehan suara terbanyak (mayoritas). Dalam hal ini, UU Pornografi telah mendapat suara terbanyak, sehingga mau atau tidak, siap atau tidak, undang-undang ini pun disahkan. Walaupun ternyata di berbagai daerah masih banyak pihak yang menolaknya.

Kritik untuk undang-undang pornografi ini adalah tidak adanya standar yang jelas. Sehingga perlu ditegaskan lagi batasan yang dikategorikan sebagi porno. Dalam Islam, standar tersebut sudah sangat jelas, yaitu batasan  aurat wanita dan aurat laki-laki. Ini tidak akan menimbulkan multitafsir. Jika seorang wanita menampakkan perut maka sudah jelas dikategorikan porno. Begitu juga dengan laki-laki yang menampakkan paha nya.

Inilah realita jika keputusan disandarkan pada aturan manusia. Secara fitrah, manusia memiliki perasaan yang berbeda satu dengan lainnya. Ada kalanya seseorang memandang sesuatu buruk, tapi ternyata orang lain memandangnya baik, begitu juga sebaliknya. Semua orang akan saling mempertahankan pilihannya dengan alasan-alasan yang berbeda.

Kebenaran yang hakiki itu hanya dimiliki oleh Sang Pencipta manusia, Allah swt. Dia telah menurunkan aturan bagi umat manusia, yang dengan aturan itulah manusia akan meraih kemaslahatan. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Standarnya jelas, dan tidak multitafsir. Sehingga sudah seharusnya segala undang-undang dalam negara disandarkan pada aturan dari Yang Maha Benar.

 

[Rizki Amelia Kurniadewi]
2 Februari 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s